Berapa nilai tambahan anggaran yang diminta pemkab untuk melaksanakan pra-feasibility study (FS) pembangunan bandara? Akhir pekan lalu, nilainya diketahui. Yakni, Rp 200 juta, sama dengan nominal sebelumnya. Dengan demikian, pra-studi kelayakan akan menelan dana total Rp 400 juta.
Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro, tambahan anggaran dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) itu diajukan pemkab melalui dinas perhubungan (dishub). Alasannya, Rp 200 juta tidak cukup.
DPRD sendiri sudah memiliki sikap. Panitia anggaran (panggar) akan menolak kengototan pemkab tersebut. "Kalau perlu, anggarannya dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat," ujarnya kepada Radar Kediri.
Hantoro mengatakan, DPRD sudah mempunyai pertimbangan tersendiri. Yakni, hasil konsultasi ke Dishub Jatim dan Departemen Perhubungan (Dephub) RI, pertengahan Juli lalu. Dari konsultasi itu, jelas dipaparkan bahwa Kediri belum layak dibangun bandara. Jika dipaksakan, anggaran ratusan juta rupiah untuk FS akan mangkrak.
Namun, yang lebih dikhawatirkan lagi adalah kemungkinan untuk 'mengondisikan' hasil FS agar sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan di pemkab. Sehingga, fakta yang seharusnya tidak layak bisa 'disulap' menjadi layak. "Ini yang malah akan membuang anggaran," lanjut ketua FPDIP ini.
Seperti diberitakan, sebelumnya Hantoro menyebut sejumlah indikator ketidaklayakan pembangunan bandara di Kabupaten Kediri. Di antaranya terkait jarak dengan bandara terdekat yang kurang dari batas minimal 100 kilometer. Juga belum masuknya Kabupaten Kediri dalam rencana tata ruang wilayah pengembangan bandara di Jawa Timur.
Selain itu, kebutuhan dana minimal Rp 1,8 triliun harus dipikul sendiri oleh pemkab. Padahal, prospeknya belum jelas. Dari seluruh bandara di Indonesia, hanya bandara internasional yang bisa menangguk keuntungan. Sedangkan bandara-bandara lokal cenderung merugi. Sebab, untuk bisa surplus, minimal harus ada 2.000 penumpang dengan 200 penerbangan setiap hari.
"Malang saja (Bandara Abdul Rahman Saleh, Red) yang kota besar belum bisa untung. Sebab, jumlah penumpangnya belum sesuai target. Sedangkan di Jember, run way-nya malah dipakai warga untuk menjemur gaplek," kata Hantoro.
Karena itu, untuk membahas lebih lanjut megaproyek ambisius pemkab tersebut, komisi C akan berkonsultasi lagi ke pihak yang kompeten. Yaitu, pengelola Landasan Udara (Lanud) Iswahyudi, Madiun. Sebab, pemkab juga mengirimkan proposal pendirian bandara ke sana.
Hantoro khawatir, jika dipaksakan, nasib serupa akan menimpa Kabupaten Kediri. "Kami ingin meminta pendapat mereka (pengelola Lanud Iswahyudi, Red) terkait rencana pembangunan bandara. Biar lebih meyakinkan," tandasnya.
Terpisah, Kabag Humas Pemkab Eko Setiyono yang dikonfirmasi tentang rencana kenaikan dana FS untuk bandara mengaku belum mengetahui jumlahnya. Alasannya, belum ada release dari dishub. radar kediri - jawapos.co.id |
