SEKILAS TENTANG DPRD

    Profil DPRD Kabupaten Kediri

    SEJARAH SINGKAT

    DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilu, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Dasar hukum dan kedudukan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kediri masa jabatan tahun 2009-2014 tidak terpisahkan dengan beberapa dasar dan landasan konstitusional yang berlaku hingga terbentuk dan terwadahi di dalam lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

    Pada tanggal 24 Agustus 2009, berdasarkan hail pemilu 2009 dan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 171.418/76/011/2009 tanggal 21 Agusts 2009 tentang peresmian Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri masa jabatan 2009-2014. Anggota Dean periode 2009-2014 berjumlah 50 orang, berasal dari 10 partai politik peserta pemilu yang berasal dari 6 daerah Pemilihan Yaitu:

    No        Partai                                                                 Jumlah

    1          Partai Demokrasi INdonesia Perjuangan              12

    2          Partai Kebangkitan Bangsa                                      9

    3          Partai Amanat Nasional                                            6

    4          Partai Gerakan Indonesia Raya                               6

    5          Partai Golongan Karya                                              5

    6          Partai Nasional Demokrat                                        5

    7          Partai Demokrat                                                         4

    8          Partai Persatuan Pembangunan                              1

    9          Partai Keadilan Sejahtera                                         1

    10        Partai Bulan Bintang                                                 1

    Setiap anggota DPRD terwadahi dan bergabung ke dalam fraksi – fraksi. Di DPRD Kabupaten Kediri terdapat 7 fraksi yaitu :

    Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (FPDI-P), mempunyai anggota sebanyak 14 orang terdiri atas 12 orang berasal dari PDI perjuangan dan 1 orang berasal dari PPP dan 1 orang berasal dari PBB bergabung.

    Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB)sebanyak 9 orang.

    Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) sebanyak 6 orang.

    Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FGERINDRA) sebanyak 6 orang.

    Fraksi Partai Nasional Demokrat (FNASDEM) mempunyai anggota sebanyak 6 orang terdiri atas 5 orang berasal dari NASDEM dan 1 orang berasal dari PKS bergabung.

    Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) sebanyak 5 orang.

    Fraksi Partai Demokrat (FDEMOKRAT) sebanyak 4 orang.

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai alat-alat kelengkapan sebagai perangkat organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut sekaligus sebagai kelengkapan organisasi yang berfungsi sebagai akomodasi dan distribusi tugas pokok dan fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana dimana setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terwadahi didalam struktur alart kelengkapan tersebut. Alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahbersifat sementara, terdiri atas:

    Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    Badan Musyawarah

    Komisi

    Badan Legislasi Daerah (Baleg)

    Badan Anggaran (Banggar)

    Badan Kehormatan (BK)

    Panitia Khusus (Pansus)

    Panitia Kerja (Panja)

    Alat kelengkapan lainya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

    KEDUDUKAN

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjumlah 50 orang terdiri atas Anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum tahun  2009.

    Perresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas nama presiden berdasarkan usul bupati sesuai laporan dari komisi pemilihan umum kabupaten.

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdomisil di Kabupaten Kediri.

    FUNGSI

    Fungsi Legislasi : diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daera.

    Fungsi Anggaran : diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bersama pemerintah daerah.

    Fungsi Pengawasan : diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, peraturan dan keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

    TUGAS DAN WEWENANG

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunnyai tugas dan wewenang :

    Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.

    Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh bupati

    Malakukan pegawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

    Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan

    Memilih Wakil Bupati dalam hal kekosongan jabatan Wakil Bupati

    Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah propinsi  terhadap rencana pejanjian internasional di daerah

    Memberikan persetujuan terhadap rencana-rencan kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah

    Meminta laporan keterangan pertanggingjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

    Memberikan persetujuan terahadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah

    Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

    Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan pertuaran perundang-undangan

    HAK-HAK DPRD

    DPRD secara kelembagaan mempunyai hak :

    Hak Interpelasi

    Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat

    Pelaksaan hak interpelasi sekurang-kurangnya lima anggota DPRD dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis sreta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan Negara

    Usul sebagaimana dimaksud Ayat (2) disampaiakn kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat jelas dan ditandatangani oleh para pengususl serta diberikan nomor pokok Sekretariat DPRD

    Usul Meminta Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD

    dDalam rapat paripurna  sebagaimana dimaksud pada ayat(4) para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut

    Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada

    Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi

    Para pengusul memberikan jawaban atas pendangan para anggota DPRD

    Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada bupati ditetapkan dalam rapat paripurna

    Usul permintaan keterngan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya

    Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan kepada Buapti

    Tata cara penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kediri yang berpedoman pada perturan perundang-undangan.

    SUARA DEWAN XVI/III/2017

    SUARA DEWAN XVI/III/2017

    Kediri On The Spot

    Kontak Kami



    ALAMAT KANTOR : Jalan Soekarno-Hatta 1 Kediri

    Telp : (0354) 681862 - Fax : (0354)695883

    EMAIL :

    - setwan@kedirikab.go.id

    - setwandprdkabkediri@gmail.com

    - setwandprdkedirikab@yahoo.com


    September 2017
    MTWTFSS
    « Aug  
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930