Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Selasa (15/3).Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri, H. Sulkani, Bupati dan Wakil Bupati Kediri, jajaran Forkopimda, Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Bakorwil Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, Ketua Fraksi dan Komisi DPRD, Sekretaris Daerah dan seluruh kepala satuan kerja Kabupaten Kediri.
Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam sambutannya ketika membuka acara ini menyampaikan Tahun 2017, RKPD Kabupaten Kediri berada pada tahap ke tiga. Yaitu tahap peningkatan kualitas struktur perekonomian melalui sektor unggulan agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata. Sejalan dengan penyelenggaraan periode sebelumnya pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas yang diperhatikan.
“Musrenbang kali ini dapat menyerap aspirasi masyarakat sehingga pemikiran perencanaan pembanguan pemerintah selaras dengan kebutuhan pembangunan yang diharapkan masyarakat.” Jelas dr. Hj. Haryanti Sutrisno.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kediri, H. Sulkani dalam sambutannya menyampaikan beebrapa pokok-pokok pikiran dari DPRD kabupaten Kediri diantaranya, menyikapi banyaknya dampak narkoba terhadap kehidupan dimasyarakat, Sulkani berharap bahwa di bidang pendidikan agar ditambahkan untuk kurikulum bahaya narkoba. Hal ini sangat penting mengingat sekarang ini bahaya narkoba sudah merambah ke dunia pendidikan. Dampak dari bahaya narkoba bukan saja dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah kebawah, namun sekarang ini sudah merambah hampir keseluruh lapisan masyarakat, lapisan golongan bahkan sudah merambah ke dunia anak-anak. ” Oleh sebab itu saya berharap khusunya dibidang Pendidikan agar menambahkan kurikulum yang membahas akan bahaya narkoba dan pencegahannya,” terang Sulkani.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. Miswanhadi, mengatakan terdapat beberapa perubahan paradigm perencanaan pembangunan sebagaimana presiden terkait perencanaan penganggaran pembangunan yaitu pertama, anggaran pemerintah harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan prioritas pencapaian tujuan. Kedua, kebijakan anggaran harus berorientasi pada money follow program prioritas, ketiga, semua nomenklatur kegiatan harus jelas peruntukannya.
“Oleh karena itu tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan perlu dilakukan secara holistic, tematik, terintegratif dan berbasis spasial dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki daerah.” terang Miswanhadi.
Miswanhadi menambahkan prestasi membanggakan Kabupaten Kediri yang dicapai salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kediri Tahun 2015 berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kenaikan IPM di antaranya disebabkan oleh adanya berbagai program pemerintah seperti di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya.
“Pertahankan dan terus tingkatkan IPM, Akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk tingkatkan SDM, Tingkatkan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan.” Lanjut Miswanhadi. (Tim)