DPRD Kabupaten Kediri

SETWAN- Sejumlah massa yang mengatasnamakan Relawan Kesehatan Indonesia, Rabu(16/3) siang menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri.Mereka menilai adanya kenaikan iuran BPJS semakin memberatkan masyarakat saat ini. Mereka melihat Perpres no 19 tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS.
Harusnya dikaji lebih dalam sebelum diberlakukan pada 1 April mendatang. Selama ini pelayanan BPJS masih kurang maksimal tapi iuran malah dinaikan. Iuran BPJS klas I dari 59.500 ke 80.000, klas II dari Rp 42.00 ke 51.000 dan klas III dari 25.500 ke 30.000.Sementara BPJS Penerima Bantuan Iuran(PBI) 19.500 jadi 23.000.
Sandi Koordinator aksi mengatakan pihaknya berharap warga Kabupaten Kediri 1.560.000 warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. “Utamanya dari kalangan warga miskin agar bisa merasakan adanya jaminan kesehatan dengan baik tanpa adanya diskriminasi,” katanya.
Sementara Dodi Purwanto anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri mengatakan pihaknya mengapresiasi aksi yang dilakukan relawan kesehatan ini. Pihaknya berjanji akan menyampaikan usulan dari kelompok ini ke pemerintah agar tidak ditindak lanjuti. BPJS ini adalah program nasional dan mengacu Perpres no 19 tahun 2016 secara langsung di pusat.
Harusnya langkah yang ditempuh relawan ini ke Pusat dan tidak ke daerah. Tapi pihaknya menyikapi serius usulan dari relawan yang melakukan aksi ini.Pihaknya akan melakukan dialog dengan pihak terkait adanya aksi penolakan iuran BPJS ini.
“Sebenarnya arahnya memang ke pusat dan relawan ini harus bisa memilahkan antara kewenangan pusat dan daerah.Tapi kami akan berkunsultasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS terkait dengan usulan dari relawan kesehatan Indonesia ini.(Tim)