Terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
Kediri, SETWAN – Setelah sebelumnya Bupati Sampaikan Penjelasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 dalam rapat paripurna Senin, 23 Mei 206 (pagi), malamnya bertempat di Ruang Graha Sabha Canda Bhirawa DPRD Kabupaten Kediridilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Bupati Kediri terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri H. Sulkani, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri H. Masykuri, Sekda Kabupaten Kediri beserta seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Dalam rapat paripurna tersebut Sulkani menyampaikan, sejalan dengan hasil rapat Banmus 26 April 2016 bahwa Penjelasan Bupati Kediri terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 telah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya yang merupakan pembicaraan tingkai I, maka tahapan berikutnya adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Kediri terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
“ Hal ini sangat penting dan strategis karena secara politis penyampaian pemandangan umum fraksi merupakan ekspresi anggota dewan sebagai representasi masyarakat Kabupaten Kediri. Fraksi menyampaikan berbagai hal, pandangan, harapan serta aspirasi masyarakat dalam menyikapi pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD selama satu Tahun anggaran terakhir, terang Sulkani. “ Fraksi dapat menyampaikan saran masukan, pemikiran serta pertimbangan dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemeritahan daerah untuk sekarang maupun pada masa yang akan datang,” imbuh Sulkani.
Mengawali pemandangan umum fraksi-fraksi, dunia pendidikan menjadi sorotan atau mempunyai catatan tersendiri bagi fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan mengajak sejenak untuk merenung dan berfikir menanggapi banyaknya pemberitaan di media massa dan medsos yang berkenaan dengan krisis moral bangsa, utamanya masalah Narkoba, Kejahatan Seksual dan Peredaran Miras di Kabupaten Kediri. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk mengupayakan memasukkan muatan lokal ( Kurikulum Narkona, Nilai Norma-norma berkaitan dengan Moral) dengan pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam sistem pendidikan disemua jenjang pendidikan.
Pengelolaan keuangan menjadi catatan fraksi PKB. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban Kepala daerah akhir tahun anggaran 2015 yang merupakan pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2015, menurut Fraksi PKB Belum sepenuhnya memenuhi asas-asan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu patut mendapatkan perhatian serius guna perbaikan pada penganggaran di tahaun mendatang.
Fraksi PAN juga menyikapai hal sama. Besarnya SILPA menjadi catatan khusus dari fraksi PAN. Menurutnya, tidak ada penjelasan tentang penyebab terjadi besarnya sisa dana yang tidak bisa terserap tersebut. Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem dan Fraksi Demokrat juga menyampaikan hal serupa terkait pengelolaan keuangan. Pengelolaan belanja harus seefisien mungkin dan seefektif mungkin sehingga dapat mengurangi besarnya angka SILPA. (tim)
