Kediri, SETWAN – Dalam peraturan Organisasi Pemerintah Daerah(OPD) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang harus dimerger. Termasuk dengan beberapa SKPDdi Kabupaten Kediri. Merger SKPD ini akan dilakukan pada tahun ini dan saat ini dalam proses pembahasan di DPRD.
Sekalipun belum ada kantornya namun kinerja harus tetap dikedepankan dan masing-masing pegawai harus secepatnya menyesuaikan diri. Seperti Kantor Dispendukcapil yang akan bergabung dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana(BPPKB).Tentunya butuh perencanaan yang matang dan belum ditentukan kantornya dimana.
Sementara Edi Suprapto Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri mengatakan, proses merger memang tidak bisa dihindari. Apapun alasannya PNS harus mengedepankan kinerjanya. Sudah pasti ada sosialisasi yang dilakukan di masing-masing SKPD yang dimerger. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul keresahan di masing-masing PNS.
“Saya kira dengan proses yang ada,masing-masing SKPD harus bisa memahami adanya OPD ini. Jadi semakin cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru,secepatnya bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena tekad pemerintahan Kabupaten Kediri mengedepankan layanan pada masyarakat,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap kedepanya SKPD yang merger ini tidak akan terjadi keresahan di masing-masing PNS. Program kerja yang sudah direncanakan hendaknya ditindak lanjuti sesuai prosedur dan tata kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah.Layanan masyarakat yang terpenting. (Tim)
