SETWAN – Belum cair dana desa dan anggaran dana desa yang disebabkan lambanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (LPKD) menjadi pertanyaan DPRD Kabupaten Kediri. Harusnya LPKD sudah selesai namun hingga April 2017 ini di beberapa desa belum selesai dan ini menghambat cairnya dana desa.
Harusnya Bimbingan Tehnis yang diperuntukkan oleh kepala desa dengan anggaran yang tidak sedikit dan sudah dilakukan berulang kali bisa mempercepat selesainya LPKD ini. Sehingga pada periode berikutnya dana desa ataupun anggaran dana desa bisa cepat cair tepat waktunya.
Hal ini disampaikan Edi Soeprapto Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri. Pihaknya berharap Pemkab Kediri mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk mengajak desa-desa lebih reaktif dalam pelaporan keuangan desa.
“Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini sangat penting demi keberlangsungan pembangunan di desa. Bimtek juga harusnya bisa berpengaruh pada cepatnya LPKD dan bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran yang besar untuk Bimtek tidak sedikit jadi harus imbang dan sesuai peruntukkanya,” katanya.
Politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kediri banyak berharap kedepanya, Pemkab Kediri melalui dinas terkait untuk mendorong 343 desa di Kabupaten Kediri bisa lebih cepat untuk melaporkan penggunaan anggaran sesuai peruntukkanya.
“Kita sebagai mitra kerja banyak berharap kepada kepala desa dan perangkat desa bisa menyelesaikan laporan keuangan desa tepat waktu. Jangan sampai akhirnya hal ini berbuntut panjang dan menjadi masalah hukum di kemudian hari,” katanya. (tim)
