Setwan – Seringnya kepala desa didatangi lembaga yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas)dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi perhatian serius Komisi A DPRD Kabupaten Kediri. Selama ini dalam pandangan Komisi A, ormas dan LSM harus terdaftar di Bakesbangpolinmas dan berbadan hukum.
Ormas dan LSM yang berada di wilayahnya sendiri tidak dibenarkan melangkah ke daerah lain. Karena masing-masing Ormas atau LSM memiliki wilayah pantauan sendiri. Hal ini disampaikan oleh Edi Suprapto Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, persoalan ini disampaikan Edi saat melakukan pantauan ke desa dan mendapatkan keluhan dari kepala desa.
Edi menuturkan, hendaknya Pemkab Kediri juga memiliki data lengkap terkait dengan keberadaan ormas dan LSM ini. Sehingga mudah untuk dilakukan pembinaan dan pantauan. Jika ada ormas dan LSM dari daerah lain memasuki wilayah yang bukan wilayahnya,hal ini patut dipertanyakan.
“Selama ini saat melakukan kunjungan kerja dalam daerah (KKDD) kami memantau dan mencari informasi keperangkat desa dan kepala desa terkait ormas dan LSM yang ada di wilayahnya. Jika ada ormas yang menyimpang dari tugas perlu dipertanyakan juga. Karenanya Pemkab Kediri perlu melakukan pembinaan dan pantauan sedetil mungkin terhadap keberadaan ormas dan LSM,” jelasnya.
Edi menambahkan, hal ini untuk mendeteksi adanya ormas dan LSM yang asli dan yang abal-abal. Edi mencontohkan, pihaknya pernah kedatangan LSM yang tidak berkompeten dan tidak memiliki dasar yang jelas dengan tujuan berbeda dengan maksud melakukan investigasi yang bukan kewenanganya.
“Makanya kami datang ke desa-desa di beberapa wilayah Kabupaten Kediri untuk mengetahui sebenarnya ormas dan LSM yang ada di desa yang kami kunjungi. Kepala desa harus bisa tegas menyikapi hal ini dan jika sudah melakukan intimidasi dan ancaman perlu menempuh jalur hukum,” ujarnya. (tim)
