SETWAN – Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kediri yang kian marak menjadi perhatian serius kalangan DPRD Kabupaten Kediri. Terlebih adanya peristiwa SPBU mini meledak di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah semakin mempertegas kurangnya pengawasan dari Pemkab Kediri.
Standar pengamanan yang kurang disbanding dengan SPBU murni juga menjadi perhatian serius. Komisi B berencana melakukan pantauan langsung ke lokasi SPBU di wilayah Kabupaten Kediri. Biasanya SPBU selalu lengkap dengan alat pemadan kebakaran (APAR) dan papan peringatan lainya yang berupa himbauan.
Sementara dinas terkait di Pemkab Kediri dihimbau tidak gegabah memberikan ijin pendirian SPBU mini dan perlu adanya survei petugas dari Pemkab Kediri. Malah dewan menilai adanya pendirian SPBU mini banyak yang belum memiliki ijin resmi.Sehingga sejauh ini mengkhawatirkan karena kurangya sistim pengamanan yang standart.
Hal ini disampaikan Sudarmika Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kediri yang berharap kepada pemilik SPBU mini ini lebih hati-hati dalam operasional. Harus ada keahlian, standart pengamanan yang sempurna. SPBU mini seringkali pedagangnya juga pedagang toko pracangan atau berdekatan dengan warung makan dan sekitar lokasi tanpa ada himbauan.
“Kiranya kami harus terlebih dulu memantau kondisi yang ada di SPBU mini. Karena keberadaanya jangan sampai mengganggu warga sekitar. Karena sesuai dengan kondisi yang ada, SPBU berdiri di lahan khusus dan banyak peraturan yang harus ditaati. Ini untuk mengantisipasi kecelakaan yang terjadi seperti di Desa Tiru Lor Gurah,”jelasnya.
Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) Kabupaten Kediri menyebutkan, disetiap desa sejauh ini pasti ada SPBU mini. Karena menjamur inilah Sudarmika akan langsung melakukan pantauan terhadap SPBU mini ini. Apakah pengamanan sesuai standar dan pemiliknya memiliki keahlian dalam operasionalnya.(tim)
