SETWAN – Kalangan DPRD Kabupaten Kediri menyambut baik intruksi Kapolri terkait peran polisi setingkat Polsek mengawasi dana desa. Tentunya hal ini perlu disikapi serius mengingat dana desa yang diberikan pemerintah nilainya besar. Diantara 750 juta hingga 1 milyar tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk desa.
Edi Suprapto Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri mengatakan, sangat setuju jika polisi dan TNI tingkat Polsek dan Koramil dilibatkan. Hal ini untuk mengurangi penyalah gunaan dan penyelewengan anggaran. Mengingat sejauh ini anggaran dana desa seringkali diselewengkan oknum perangkat desa.
Edi mengatakan, hendaknya polisi yang melakukan pengawasan harus bertindak serius dan mengetahui betul arah peruntukkan kegunaan anggaran. Namun yang perlu dilakukan adalah sosialisasi pengamanan anggaran dana desa dari polisi ke masyarakat.
“Ini perlu ditangani dengan cermat dan jangan sampai salah paham dan mengira polisi terlalu dalam memantau dana desa. Namun yang utama harus ada koordinasi agar penggunaan dana desa itu peruntukkanya sesuai dengan pembangunan desa,” katanya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kediri meminta polisi tidak main mata dengan perangkat desa dalam urusan anggaran desa. Karena secara umum dana desa ini demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pengawasan dana desa ini ide bagus dan tentunya tidak main-main. Polisi harus maksimal dalam pengawasan dana desa secara umum. Polisi dan perangkat desa harus sinkron dalam mengurus dana desa ini dan tidak boleh ada kata main mata dengan perangkat desa,” imbuhnya. (tim)
