SETWAN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kediri sudah selesai. Namun adanya sistim zonasi inilah yang dikeluhkan banyak orang tua calon siswa SMP, karena mereka menganggab sistim zonasi semakin sulit. Bahkan ada yang tidak masuk dalam PPDB di SMP Negeri di Kabupaten Kediri.
Terkait hal ini Komisi D berharap banyak Pemkab Kediri utamanya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri melakukan evaluasi terhadap sistim baru. Sistim zonasi merupakan hal baru di Kabupaten Kediri dan masih taraf uji coba. Namun kiranya untuk sosialisasi perlu dilakukan jauh sebelumnya.
H.Mundhofir Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kediri mendapatkan informasi terkait zonasi dan banyak orang tua yang kebingungan untuk mendapatkan informasi ini. Malah ada 2300 siswa SD yang tidak tertampung di SMP Negeri lantaran tidak termasuk dalam empat jalur.
“Mereka tidak masuk jalur zonasi, jalur prestasi,jalur perpindahan ataupun jalur hasil Nilai Ujian Nasional (NUN). Salah satu solusinya mereka masuk sekolah di SMP swasta. Sebenarnya orang tua mereka berharap anaknya bisa masuk sekolah negeri dengan harapan bisa sekolah lebih baik, “ jelasnya.
Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kediri ini banyak berharap penataan sistim zonasi ini lebih mudah dan tidak lagi merepotkan orang tua dan calon siswa. Apa yang disampaikan pimpinan untuk melakukan pemerataan pendidikan dan tidak lagi ada sekolah favorit.
Sementara Sujud Winarko Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri membenarkan adanya 2300 siswa SD yang tidak tertampung di SMP Negeri. Ada juga 444 siswa tidak terlihat lagi mendaftar ulang atau verifikasi ulang ke sekolah padahal mereka sudah mendapatkan PIN dan berpeluang diterima.
“Salah satu alternaif mereka harus ke sekolah swasta di Kabupaten Kediri. Meski SMP swasta saat ini telah dibebaskan dari SPP dan Pemkab Kediri sering memberikan bantuan. Terkait PPDB tahun 2019 dengan sistim zonasi ini yang banyak mendapat masukan dari berpihak tentu kami akan lakukan evaluasi,” ujarnya.(TIM)
