SETWAN – Sebagai wakil tugas dan mengedepankan amanah rakyat, DPRD Kabupaten Kediri melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur dan kewenangan tugas yang ada. Seperti tugas yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Kediri yang melakukan tugas ke Kunjungan Kerja Dalam Daerah (KKDD) ke wilayah Desa/Kecamatan Ngadiluwih.
Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung pemahaman dan pengelolaan terhadap data pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan data yang ada atau tidak. Karenanya perlu pendataan yang jelas dan alurnya sesuai, hingga tidak terjadi kesalahan data.
Sudarmika Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kediri mengatakan sangat perlu pendataans secara jelas antara kepastian data dan kenyataan dilapangan.Jangan sampai salah sasaran dan data yang orang yang sudah mati namun masih terdata di untuk mendapatkan BPNT pada saat ini.
“Ini pentingnya dari Dinas Sosial dan perangkat desa di wilayah tersebut melakukan cek ulang terhadap warganya yang mendapatkan BPNT. Jangan sampai salah sasaran, karena sering terjadi orang yang sudah mapan hidupnya dapat jatah dan janda miskin malah tidak dapat jatah BPNT,” katanya.
Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) Kabupaten Kediri ini menegaskan. BPNT sangat penting untuk warga kurang mampu sekalipun nilainya tidak seberapa besar.Namun dengan adanya BPNT perangkat desa harus bisa memberikan data akurat dan tidak salah sasaran.
“Perangkat desa harus bisa memberikan data yang jelas dan pasti tentang keberadaan warganya. Jadi nantinya tidak salah sasaran dan perlu adanya evaluasi dan monitoring. Jika tepat sasaran tentunya bisa memberikan ketenangan bagi penerima dan bisa bahagia. Cek data ulang penting agar tidak salah dalam penyaluran. Karenanya kami lakukan sidak ke Ngadiluwih,ternyata sudah dilakukan sesuai prosedur,” jelasnya.(TIM)
