SETWAN – Sekalipun pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak masih bulan Nopember. Namun kiranya Pemkab Kediri harus sudah bersiap memberikan sosialisasi pelaksanaan dan mekanisme secara jelas untuk Pilkades yang jumlah ratusan desa di wilayah Kabupaten Kediri.
Edi Suprapto Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri menilai positif jika Pemkab Kediri sudah melakukan awal sosialisasi saat ini. Mekanismenya perlu dilakukan agar dipahami secara total oleh panitia pilkades dan mungkin perlu deklarasi kalah dan menang. Tentunya juga tetap sinergi lintas intansi utamanya TNI,Polri dan Pemkab Kediri.
Proses seleksi harus dijelaskan persyaratan secara rinci dan jelas agar calon semakin siap dengan persyaratan yang ada. Karenanya harus semakin jelas untuk disampaikan melalui informasi yang berkualitas dan meyakinkan.Pengamanan ektra ketat perlu dilakukan untuk memghindari perselisihan sesama pendukung calon kades.
“ Ini penting perlu dan tidak boleh dilakukan setengah-setengah agar dipahami semua pihak. Biasanya menjelang pelaksanaan pilkades memang suhu politik desa meninggi.Dalam kondisi seperti saat itu perlu diwaspadai adanya politik uang dan berbagai cara propaganda. Karenanya kehadiran panitia yang netral dibantu TNI dan Polri bisa meredam konflik dalam pilkades,” ujarnya.
Sementara Krisna Setiawan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri menjelaskan pelaksanaan kepala desa dilakukan di bulan Nopember di 200 lebih desa di Kabupaten Kediri. Karena masa tugas kepala desa sudah berakhir dan perlu segera dilakukan pemilihan kepala desa baru.
“Yang penting dan utama Pemkab Kediri sudah melakukan sesuai prosedur yang aturan yang ada. Sinergi Pemkab Kediri dengan TNI,Polri dan intansi lain sudah tentu kami perhatikan demi terlaksananya Pilkades yang aman dan bijak tanpa ada masalah,” jelasnya.(TIM)
