SETWAN – Bantuan kuota internet untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari provider atau pengalihan penggunaan dana bos disikapi serius Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri. Pihak sekolah harus bijak dalam memberikan kuota internet dan peruntukkanya harus mendapatkan pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar tidak disalah gunakan untuk main game.
Keselarasan penggunaan kuota sebagai upaya agar siswa yang lokasinya sulit akses internet bisa terjangkau. Pada dasarnya pendidikan harus merata dan tidak ada pilah dan pilih. Pada saat seperti sekarang ini keberlanjutan pendidikan anak tanpa ada kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka harus berjalan terus.
H.Mundhofir Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri meminta Dinas Pendidikan untuk tetap memantau perkembangan anak didik dalam masa pandemic Covid 19. Sekalipun dana bos pengalihan operasional untuk kepentingan PJJ namun harus perlu pengawasan dan monitoring.
“Pastikan siswa dan guru dalam pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. Harus ada pengertian kalau KBM tatap muka memang tidak bisa dan perlu waktu panjang. Jika nantinya KBM tatap muka dilakukan akan berakibat fatal seperti daerah lainya,karena ada siswa dan guru yang terpapar Covid 19,” katanya.
Ditambahkan Mudhofir, bantuan kuota internet dengan pangaturan khusus dari dua provider perlu disikapi serius. Karena bantuan ini tepat dan pengaturan kuota hanya terbatas untuk kepentingan PJJ. Sehingga siswa tidak berkesempatan untuk bermain game dan hanya untuk kepentingan belajar.(Tim)
