SETWAN – Langkah Pemkab Kediri berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) Kediri dinilai positif oleh komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Pemkab Kediri membentuk dan menanda tangani Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kediri. Upaya ini mempermudah pola transaksi pembayaran dengan non tunai.
Penanda tanganan ini dilakukan Mas Bupati Kediri Dhito secara virtual dan disaksikan oleh Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Kabupaten Kediri Sufwan Kurnia.Meski begitu Komisi I DPRD Kabupaten Kediri meminta Pemkab Kediri untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat lebih luas di Kabupaten Kediri.
H.Murdi Hantoro menilai memang secara umum program ini bertujuan untuk pengembangan transaksi digitalisasi dilingkungan Pemkab Kediri dan bisa masuk ke semua area Pemkab Kediri yang memiliki sumber pendapatan. Hal ini merupakan permudah transaksi digitalisasi tanpa harus repot keluarkan uang tunai.
“Namun belum semua masyarakat harus perlu tahu dan paham soal digitalisasi transaksi di era seperti sekarang ini.Hal ini mempercepat penggunaan alat kumunikasi dan digitalisasi di masyarakat Kabupaten Kediri. Karenanya Pemkab Kediri perlu melakukan edukasi ke masyarakat luas agar mereka tahu,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kediri ini meminta Pemkab Kediri berkomitmen untuk mendukung rencana memperkuat digitalisasi daerah ini dengan umkm, perluasan pajak daerah utamanya untuk BPHTB,PBB,BUMD,pajak retibusi dan banyak lagi aspek aspek yang terkait dengan digitalisasi di Pemerintahan Kabupaten Kediri.
“ Semua OPD diharapkan juga mendukung adanya digitalisasi utamanya penerima pajak,retribusi daerah,bank daerah dan BI untuk mendorong digitalisasi transaksi penerimaan non tunai dilingkungan Pemkab Kediri,” ujarnya.
Sufwan Kurnia Kepala BI Kediri menyampaikan pola transaksi non tunai atau transaksi digitalisasi keuangan. Dengan logo Qris (quick respon Indonesia Standart)dan ini merupakan metode pembayaran yang lebih mudah dengan kartu Qris. Kartu ini memudahkan untuk transaksi dan dari tabungan bisa dibayarkan.
“ Hal ini merupakan standart password dan aplikasi apa saja. Contoh ada beberapa daerah yang pembayaranya di market place tapi pembayaranya di Qris. Jadi Qris di scan sudah diketahui berapa nilai yang tunai yang dikeluarkan. Pemkab Kediri bisa menerbitkan Qris untuk penyewa di pasar dan dikeluarkan hingga bisa diketahui nilai nominalnya,” katanya.(tim)
