SETWAN – Tidak ingin terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kediri yang berakibat rusaknya hutan menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kediri. Memasuki musim kemarau Komisi III DPRD Kabupaten Kediri mengatakan untuk diwaspadainya karhutla ini dan bisa berpengaruh pada kerusakan yang merembet ke lahan milik warga.
Tak sedikit dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ini menyebabkan kerugian karena fasilitas pasca kebakaran hutan ini merugikan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Komisi III berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bisa bersinergi.
Antox Prapungka Jaya Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri untuk tetap mewaspadai adanya Karhutla ini dengan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi hutan saat memasuki musim kemarau. Biasanya memasuki kemarau sering terjadi karhutla.
Ditambahkan Antox, fasilitas yang ada hubunganya dengan kehidupan masyarakat seputar hendaknya juga perlu dipantau. Jika tanpa pantauan serius bisa jadi sawah milik warga dengan tanaman yang siap panen di perbukitan ikut terbakar sehingga warga merugi. Atau bisa saja merusak saluran pipa air.
“Yang penting kepedulian terhadap kondisi hutan di wilayah Kabupaten Kediri dengan melakukan pantauan langsung. Karena bagaimanapun lahan sawah milik warga ada juga dipegunungan yang perlu diperhatikan dan sawah adalah bagian dari kehidupan dan kesejahteraan hidup warga. Harus sama-sama diselamatkan dari adanya karhutla dan perlu pantauan,” ujarnya.
Sementara Slamet Turmudi Kepala BPBD Kabupaten Kediri menyatakan selama ini pihaknya tetap melakukan pantauan sesuai program BPBD Kabupaten Kediri. Dua wilayah yang terus menjadi pantauan adalah lereng Wilis dan Lereng Kelud. Musim cuaca kering sering terjadi kebakaran.
“Bahkan dua pos lokasi sudah ada dan masing-masing ada petugasnya. Jika terjadi kebakaran pasti kita tindak lanjuti dengan membuat parit khusus untuk mencegah meluasnya kebakaran dan tidak merambah ke sarana dan prasarana yang dimiliki warga yang bermukim di seputar hutan,” katanya.(tim)
