SETWAN – Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kediri dalam tiga hari secara maraton melakukan pembahasan Kebijakan Keuangan APBD(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022. Banggar mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kediri.
Penyusunan rencana KUA PPAS ini sudah diawali dengan penyerapan aspirasi masyarakat dan sudah dilakukan melalui musrenbang dari desa hingga ke kabupaten. Dari hal ini dijadikan patokan untuk penyusunan anggaran utama atau yang paling diprioritaskan dan pembangunan daerah.
Dodi Purwanto Ketua Banggar DPRD Kabupaten Kediri mengatakan dalam penyusuan KUA PPAS ini tentunya mengacu pada hal utama untuk rencana pendapatan belanja dan biaya. Belanja diutamakan menyesuaikan pembangunan daerah dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang melaksanakan.
“Karenanya hal yang lebih penting harus dikedepankan dan menjadi persoalan utama dalam agenda penyusunan KUA-PPAS saat ini. Dari hal ini kita bisa mendapatkan keterangan jelas penggunaan anggaran sebelumnya sesuai dengan arah penggunaan anggaran SKPD sesuai dengan peruntukkanya,” ujarnya.
Ditambahkan Dodi, perlunya kita ajak seluruh SKPD untuk membahas persoalan utama dalam KUA PPAS ini. Anggaran menjadi penting dan penataan sasaran anggaran perlu dijelaskan karena perencanaan anggaran yang tepat bisa menjadikan arah bentuk pembangunan yang akan dikerjakan.
Banggar DPRD Kabupaten Kediri RDP Dengan Lima SKPD
Lima SKPD yang dimaksud adalah Bapeda, Dispendukcapil, DP2KBP3A,Litbang, BKAD dan Dinas Perhubungan (Dishub). Agenda rapat in I dipimpin langsung Ketua Banggar DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto didampingi Muhaimin dan Drs H Senthot Jamaludin selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri dan anggota Banggar. Sementara dari Pemkab Kediri hadir Sekda Kabupaten Kediri Dede Sujana dan kepala SKPD bersangkutan.
Dodi Purwanto Ketua Banggar mengatakan, rdp ini untuk mendapatkan keterangan sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap penerapan anggaran yang dikucurkan pemerintah ke masing-masing SKPD. Bagian mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan yang kurang selama berlansung pandemi Covid 19 dan PPKM level.
“Saya kira hal yang sangat penting dan prinsip untuk mengetahui arah anggaran selama refocusing di SKPD Pemkab Kediri. Ini perlu diketahui dan penting mendapatkan informasi mendalam terkait dengan anggaran yang sudah digunakan untuk pembangunan di masa Covid 19 ini,” ujarnya.
Ditambahkan Dodi selanjutnya, banggar juga meminta enam SKPD tersebut memaksimalkan penataan kerja dan anggaran ke depanya. Penerapan anggaran menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini masih pandemic Covid 19 dan PPKM level IV. Seyogyanya akhir tahun 2021 tidak terjadi SILPA yang besar dan bisa memaksimalkan anggaran sesuai kebutuhan.(tim)
